biodata

Nama               : Sidik Santoso

TTL                 : Klaten, 18 Mei 1993

Alamat             : Jl. Balai rakyat kp Gempol Kel. Cakung Timur Jakarta Timur

Pendidikan       : SMK Tunggal Cipta  2008-2011

Hobby             : Futsal

Kekurangan     : tidak teliti ketika pekerjaan di kejar waktu, atau deadline.

Kelebihan        : bertanggung jawab pada pekerjaan yang diberikan.

Kejadian yang membuat orang tua bangga: ketika SMP kelas 2 masuk rangking 3 pada kelas.

Pengetahuan Lingkungan

Definisi pengetahuan lingkungan

Lingkungan hidup biasa juga disebut dengan lingkungan hidup manusia (human environment) atau dalam sehari-hari juga cukup disebut dengan "lingkungan" saja. Unsur-unsur lingkungan hidup itu sendiri biasa nya terdiri dari: manusia, hewan, tumbuhan, dll. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Istilah lingkungan hidup, dalam bahasa Inggris disebut dengan environment, dalam bahasa Belanda disebut dengan Millieu, sedangkan dalam bahasa Perancis disebut dengan I'environment.

Berikut ini adalah pengertian dan definisi lingkungan hidup menurut para ahli:

# PROF DR. IR. OTTO SOEMARWOTO

Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati  yang mempengaruhi kehidupan kita

# S.J MCNAUGHTON & LARRY L. WOLF

Lingkungan hidup adalah semua faktor ekstrenal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengarui kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme

# MICHAEL ALLABY

Lingkungan hidup diartikan sebagai: the physical, chemical and biotic condition surrounding and organism.

# PROF. DR. ST. MUNADJAT DANUSAPUTRO, SH

Lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

# SRI HAYATI

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan mahluk hidup. termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya

# JONNY PURBA

Lingkungan hidup adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya bermacam-macam interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta pranatanya dengan simbol dan nilai

Sumber:

http://ikhsantriputra.blogspot.com/2012/06/pengertian-dan-definisi-lingkungan.html

Studi kasus mengenai lingkungan dan penanggulangannya

Pekanbaru,  (Antarariau.com) -  Pengamat Hukum Internasional Universitas Riau (UNRI), Maria Maya Lestari SH, MSc, MH berpendapat kasus kabut asap di Riau bukan termasuk bencana alam melainkan pencemaran udara akibat ulah manusia.

"Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya," kata dia di Pekanbaru, Rabu.

Ia mengatakan, itu terkait kasus asap saat ini di Riau makin parah menyusul seluas 11.128 hektare lahan hutan dan perkebunan serta semak belukar di Provinsi Riau telah terbakar sejak empat pekan terakhir, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sedangkan satelit NOAA 18 milik Amerika yang dioperasikan Singapura pada Selasa (4/3) mendeteksi 48 titik panas (hotspot) di daratan Sumatera, 27 titik --jumlah ini terus meningkat-- di wilayah Provinsi Riau.

Menurut Maria, makin bertambahnya titik api di Riau membuktikan penanganannya sangat lambat disertai alasan klise tidak ada dana dan kemampuan mematikan titik-titik api yang ada.

Padahal  PP nomor 41 tahun 1999, kata dia,  menjelaskan bahwa sumber pencemar yang dimaksud adalah sumber pencemar adalah setiap usaha dan atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

"Oleh karena itu, kondisi asap saat ini lebih tepat dikatakan sebagai sebuah pencemaran udara dimana kadar pencemaran berupa partikel debu telah melebihi baku mutu dari lingkungan udara ambien atau udara yang bergerak bebas di alam," katanya.

Ia memandang bahwa pendefinisian tentang kasus asap di Riau penting, karena bagaimana penegakan hukum terhadap asap akan dapat berjalan dengan baik dan tepat, bila dari penyebutan asap sebagai sebuah bencana hanya akan membuat perubahan paradigma bahwa asap terjadi karena alam itu sendiri yang marah seperti gempa bumi, gunung meletus ataupun tsunami.

Kasus asap saat ini adalah merupakan tindakan perusakan lingkungan terutama pembakaran lahan gambut yang menimbulkan dampak pencemaran terhadap udara.

"Bagi siapa saja yang melakukan, turut serta ataupun penanggungjawab kegiatan atas pencemaran udara itu akan dapat dikejar oleh aparat penegak hukum dan dijatuhkan hukuman sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," katanya.

Ia menambahkan bahwa asap di Provinsi Riau dan kota-kota lainnya di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 1997 sampai sekarang. Hanya saja kasus 1997 merupakan gejala kebakaran lahan yang menimpa seluruh dunia akibat gejala el-nino menimpa negara tropis.     

Namun demikian, kondisi kebakaran lahan selama lebih dari lima tahun terakhir bencana asap di Indonesia setiap musim kemarau merupakan dampak dari tindakan pembukaan lahan gambut (land clearing) mengingat pascapembakaran lahan sudah dapat dipastikan "berbanding lurus" dengan meningkatnya luas lahan sawit di lahan sisa pembakaran.

Merujuk dari dua kasus di atas yang menjadi pertanyaan adalah termasuk kemanakah bencana asap yang terjadi selama lima tahun terakhir di negara ini?.

Secara Yuridis, penanggulangan bencana diatur dalam UU Nomor 24 tahun 2007, yang membagi bencana dapat dibagi atas tiga kategori yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Dari kasus bencana asap yang terjadi di tahun 1997 dapat dikategorikan bencana alam karena bila melihat dari sudut pandang sebab dan akibatnya adalah merupakan bencana alam karena disebabkan oleh gejala alam itu sendiri (el-nino/udara kering dan panas) sehingga menyebabkan hutan-hutan dan lahan gambut mudah tersulut api dari gesekan dahan-dahan kering yang dapat menimbulkan percikan api.

Sehingga wajar seluruh negara terutama negara-negara ASEAN, sampai dengan level nasional dan daerah turut serta melakukan penanggulangan.

"Namun untuk kasus kedua, kasus asap yang terjadi di Indonesia merupakan dampak dari pembukaan lahan gambut dengan cara dibakar, disinilah terjadi kontradiktif makna filosofis dan yuridis dari sebuah bencana. Kasus asap di Riau akibat ulah manusia yang membakar lahan gambut," katanya.

Penanggualangannya

menurut saya melakukan penanaman pohon pada lahan yang sudah terbakar dengan merangkul masyarakat sekitar dan mensosialisasikan bahaya pembakaran lahan karena memberikan dampak yang cukup besar. Dampak pada pembakaran lahan juga menimbulkan hutan menjadi gundul, dan pada masyarakat menyebabkan penyakit pada pernapasan karena asap yang ditimbulkan. Pada pemerintah memberikan efek jera pada masyarakat yang masih nakal. Pada polisi hutan menempatkan pos yang lebih banyak sehingga memperkecil pembakaran lahan oleh masyarakat sekitar. Pada lahan yang masih terbakar melakukan hujan buatan untuk meredakan kebakaran yang masih berlangsung.

Studi kasus mengenai lingkungan sesuai perundang undangan

Pekanbaru,  (Antarariau.com) -  Pengamat Hukum Internasional Universitas Riau (UNRI), Maria Maya Lestari SH, MSc, MH berpendapat kasus kabut asap di Riau bukan termasuk bencana alam melainkan pencemaran udara akibat ulah manusia.

"Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya," kata dia di Pekanbaru, Rabu.

Ia mengatakan, itu terkait kasus asap saat ini di Riau makin parah menyusul seluas 11.128 hektare lahan hutan dan perkebunan serta semak belukar di Provinsi Riau telah terbakar sejak empat pekan terakhir, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sedangkan satelit NOAA 18 milik Amerika yang dioperasikan Singapura pada Selasa (4/3) mendeteksi 48 titik panas (hotspot) di daratan Sumatera, 27 titik --jumlah ini terus meningkat-- di wilayah Provinsi Riau.

Menurut Maria, makin bertambahnya titik api di Riau membuktikan penanganannya sangat lambat disertai alasan klise tidak ada dana dan kemampuan mematikan titik-titik api yang ada.

Padahal  PP nomor 41 tahun 1999, kata dia,  menjelaskan bahwa sumber pencemar yang dimaksud adalah sumber pencemar adalah setiap usaha dan atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

"Oleh karena itu, kondisi asap saat ini lebih tepat dikatakan sebagai sebuah pencemaran udara dimana kadar pencemaran berupa partikel debu telah melebihi baku mutu dari lingkungan udara ambien atau udara yang bergerak bebas di alam," katanya.

Ia memandang bahwa pendefinisian tentang kasus asap di Riau penting, karena bagaimana penegakan hukum terhadap asap akan dapat berjalan dengan baik dan tepat, bila dari penyebutan asap sebagai sebuah bencana hanya akan membuat perubahan paradigma bahwa asap terjadi karena alam itu sendiri yang marah seperti gempa bumi, gunung meletus ataupun tsunami.

Kasus asap saat ini adalah merupakan tindakan perusakan lingkungan terutama pembakaran lahan gambut yang menimbulkan dampak pencemaran terhadap udara.

"Bagi siapa saja yang melakukan, turut serta ataupun penanggungjawab kegiatan atas pencemaran udara itu akan dapat dikejar oleh aparat penegak hukum dan dijatuhkan hukuman sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," katanya.

Ia menambahkan bahwa asap di Provinsi Riau dan kota-kota lainnya di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 1997 sampai sekarang. Hanya saja kasus 1997 merupakan gejala kebakaran lahan yang menimpa seluruh dunia akibat gejala el-nino menimpa negara tropis.     

Namun demikian, kondisi kebakaran lahan selama lebih dari lima tahun terakhir bencana asap di Indonesia setiap musim kemarau merupakan dampak dari tindakan pembukaan lahan gambut (land clearing) mengingat pascapembakaran lahan sudah dapat dipastikan "berbanding lurus" dengan meningkatnya luas lahan sawit di lahan sisa pembakaran.

Merujuk dari dua kasus di atas yang menjadi pertanyaan adalah termasuk kemanakah bencana asap yang terjadi selama lima tahun terakhir di negara ini?.

Secara Yuridis, penanggulangan bencana diatur dalam UU Nomor 24 tahun 2007, yang membagi bencana dapat dibagi atas tiga kategori yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Dari kasus bencana asap yang terjadi di tahun 1997 dapat dikategorikan bencana alam karena bila melihat dari sudut pandang sebab dan akibatnya adalah merupakan bencana alam karena disebabkan oleh gejala alam itu sendiri (el-nino/udara kering dan panas) sehingga menyebabkan hutan-hutan dan lahan gambut mudah tersulut api dari gesekan dahan-dahan kering yang dapat menimbulkan percikan api.

Sehingga wajar seluruh negara terutama negara-negara ASEAN, sampai dengan level nasional dan daerah turut serta melakukan penanggulangan.

"Namun untuk kasus kedua, kasus asap yang terjadi di Indonesia merupakan dampak dari pembukaan lahan gambut dengan cara dibakar, disinilah terjadi kontradiktif makna filosofis dan yuridis dari sebuah bencana. Kasus asap di Riau akibat ulah manusia yang membakar lahan gambut," katanya.

Pasal yang bersangkutan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ini terdiri dari 17 BAB dan 127 Pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH). Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPLH) dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Beberapa point penting dalam UU No. 32 Tahun 2009 antara lain:

1.             Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;

2.             kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;

3.             Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;

4.             Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;

5.             Pendayagunaan pendekatan ekosistem;

6.             Kepastian dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;

7.             Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

8.             Penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;

9.             Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif;

10.          Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan hidup.

Melalui Undang-Undang ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang dimaksud Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam undang-undang tersebut meliputi:

1.             Aspek Perencanaan yang dilakukan melalui inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan RPPLH (Rencana  Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

2.             Aspek Pemanfaatan Sumber daya Alam yang dilakukan berdasarkan RPPLH. Tetapi dalam Undang-undang ini telah diatur bahwa jika suatu daerah belum menyusun RPPLH maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

3.             Aspek pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

4.             Dimasukkan pengaturan beberapa instrumen pengendalian baru, antara lain: KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), tata ruang, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup), UKL-UPL (Upaya Kelola Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan), perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/ atau perkembangan ilmu pengetahuan.

5.             Pemeliharaan lingkungan hidup yang dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan/ atau pelestarian fungsi atmosfer.

6.             Aspek pengawasan dan penegakan hukum, meliputi:

             Pengaturan sanksi yang tegas (pidana dan perdata) bagi pelanggaran terhadap baku mutu, pelanggar AMDAL (termasuk pejabat yang menebitkan izin tanpa AMDAL atau UKL-UPL), pelanggaran dan penyebaran produk rekayasa genetikan tanpa hak, pengelola limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) tanpa izin, melakukan dumping tanpa izin, memasukkan limbah ke NKRI tanpa izin, melakukan pembakaran hutan,

             Pengaturan tentang pajabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan penyidik pengawai negeri sipil (PPNS), dan menjadikannya sebagai jabatan fungsional.

Selanjutnya, pengaturan tentang sanksi pidana tidak jauh berbeda bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup  dibandingkan dengan undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tetap tindak pidana  dibagi dalam dalam delik materil maupun delik materil.

Cuma dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pengaturan pasal lebih banyak pasal sanksi pidananya bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 hanya ada enam pasal yang menguraikan masalah sanksi pidana dalam kaitannya dengan tindak pidana lingkungan (Pasal 41 sampai dengan Pasal 46). Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 ada 19 Pasal (Pasal 97 sampai dengan Pasal 115).  Jika diamati dan dibadingkan pengaturan Pasal tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana lingkungan dalam UUPPLH lebih terperinci jenis tindak pidana lingkungan, misalnya ada ketentuan baku mutu lingkungan hidup, diatur dalam pasal tersendiri tentang pemasukan limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (selanjutnya disingkat B3), masalah pembakaran lahan, dan penyusunan AMDAL tanpa sertifikat akan dikenakan sanksi pidana.  Atau dengan kata lain pengaturan sanksi pidana secara terperinci dalam beberapa pasal.

Tindak pidana yang diperkenalkan dalam UUPPLH juga dibagi dalam delik formil dan delik materil. Menurut Sukanda Husin (2009: 122) delik materil  dan delik formil dapat didefensikan sebagai berikut:

1.             Dellik materil  (generic crime) adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau  perusakan lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin.

2.             Delik formil (specific crime) adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.

Berikut ini dikutip beberapa delik materil yang ditegaskan dalam UUPPLH yang disesuaikan dengan beberapa kejahatan yenga berkaitan dengan standar baku kebiasaan terjadinya pencemaran lingkungan yaitu:

Pasal  105

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara kesatua republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 1 huruf c dipidana dengan penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan  denda paling sedikit Rp 4.000.000.000 dan paling banyak Rp. 12.000.000.000.

Pasal 106

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 kedalam wilayah Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat 1 huruf d dipidana dengan penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan  denda paling sedikit  Rp 5.000.000.000 dan paling banyak Rp. 15.000.000.000.

Pasal 107

Setiap orag yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 69 ayat 1 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan  denda paling sedikit Rp 5.000.000.000 dan paling banyak Rp. 15.000.000.000.

Pasal 108

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga belas tahun dan  denda paling sedikit Rp 3.000.000.000 dan paling banyak Rp. 10.000.000.000.

Sementara, yang termasuk dalam delik formil, sebagai tindak pidana yang harus didasarkan pada persyaratan administratif dari perusahaan atau individu itu bertindak dan patut diduga melakukan tindak pidana terhadap lingkungan  juga dapat dilihat dalam beberapa pasal seperti:

Pasal 98

Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun  dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 dan paling banyak Rp.10.000.000.000.

Pasal 102

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 dan paling banyak Rp. 3.000.000.000

Hal yang membedakan dengan UUPLH dan UUPPLH adalah pada sanksi pidana dendanya yang bukan lagi dalam hitungan jutaan rupiah tetapi dinaikkan menjadi standar miliaran rupiah. Dalam undang-undang yang baru tersebut, juga diatur masalah pertanggujawaban pidana bagi korporasi, yang selanjutnya dapat dikenakan kepada yang memerintah sehingga terwujud tindak pidana pencemaran lingkungan, tanpa memerhatikan terjadinya tindak pidana itu secara bersama-sama (vide: Pasal 116 ayat 2). Pengaturan yang berbeda juga dapat diamati pada peran kejaksaan yang dapat berkoordinasi dengan  instansi yang bertanggung jawab dibidang perlindungan hidup untuk melaksanakan eksekusi dalam melaksanakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib (vide: Pasal 119 dan Pasal 120)

bab 3

BAB III

METODOLOGI PEMBUATAN PRODUK

3.1         Flowchart Pembuatan Produk

              Metode yang digunakan dalam pembuatan produk dapat digambarkan dengan menggunakan flowchart. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam pembuatan produk papan tulis (whiteboard).

Gambar 3.1 Flowchart Pembuatan Produk Papan Tulis

              Berdasarkan flowchart di atas, langkah pertama yang dilakukan untuk melakukan pembuatan produk yaitu menentukan produk yang akan dibuat beserta inovasi yang akan dilakukan. Produk yang akan dibuat yaitu papan tulis (whiteboard). Produk ini dipilih karena banyak digunakan untuk kegiatan pembelajaran, merupakan produk yang sederhana sehingga perancangan produk dapat dilakukan dengan mudah, serta dimensi tubuh yang digunakan untuk pengukuran tidak terlalu banyak. Pembuatan produk yang dilakukan yaitu dengan menambahkan inovasi berupa tempat alat tulis yang berukuran cukup besar pada tiang penyangga sisi kiri papan tulis agar dapat mempermudah penyimpanan alat-alat tulis yang digunakan, dibandingkan dengan papan tulis lama yang hanya memiliki tempat alat tulis dengan ukuran yang kecil di bagian depan papan tulis. Inovasi juga diberikan dengan membuat papan tulis dapat mudah dilepas atau dipasang kembali pada tiang penyangga agar penggunaannya lebih fleksibel, yaitu papan tulis dapat dilepas jika ingin digantung di dinding atau diganti dengan yang baru. Langkah selanjutnya yaitu menyiapkan alat-alat dan bahan yang diperlukan untuk merancang serta membuat produk yang akan dijelaskan pada sub bab berikutnya. Menentukan dimensi tubuh yang digunakan untuk membuat produk merupakan langkah selanjutnya. Dimensi tubuh manusia yang digunakan yaitu jangkauan tangan ke atas (jtkt), panjang jari 3 (pj3), rentangan tangan (rt), tinggi bahu berdiri (tbb), tebal tangan (tt), tinggi pinggang berdiri (tpgb), pangkal ke tangan (pkt), lebar tangan (lt), panjang kaki (pk), dan sudut telapak kaki (stk). Pengolahan data dapat dilakukan untuk langkah selanjutnya. Pengolahan data terdiri dari perhitungan manual, perhitungan software menggunakan SPSS 16.0, dan perancangan produk dengan tujuan untuk mengetahui ukuran-ukuran yang dibutuhkan berdasarkan nilai persentil 5%, 50%, dan 95%.

              Hasil dari pengolahan data selanjutnya dipertimbangkan untuk pemilihan ukuran yang layak atau sesuai dengan dimensi tubuh manusia. Prinsip perancangan yang digunakan adalah perancangan untuk pemakaian rata-rata karena produk tersebut merupakan produk yang umum dipakai, yaitu dengan menggunakan sebagian besar persentil 50%. Perancangan tersebut sebagian kecilnya menggunakan persentil 95%, yaitu perancangan untuk pemakaian nilai ekstrim. Ukuran yang telah sesuai dengan kebutuhan perancangan kemudian dapat digunakan untuk perancangan produk, namun jika belum sesuai maka kembali menentukan dimensi tubuh yang digunakan. Langkah berikutnya setelah merancang produk yaitu analisis hasil perancangan produk. Analisis yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai perancangan produk papan tulis (whiteboard) serta mengetahui produk hasil inovasi yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan produk yang lama. Langkah selanjutnya adalah menentukan apakah diperlukan perbaikan rancangan, jika diperlukan maka kembali ke langkah menentukan dimensi tubuh yang digunakan, jika tidak maka dapat dilakukan pembuatan produk papan tulis (whiteboard). Langkah terakhir dalam pembuatan produk papan tulis ini adalah merapihkan alat.

3.2         Lembar Data Pengamatan

              Pengukuran dimensi tubuh yang dilakukan mencakup 40 data dimensi tubuh untuk antropometri statis dan 3 data dimensi tubuh untuk antropometri dinamis. Pengukuran untuk setiap dimensi tubuh adalah sebanyak 30 data (orang). Data yang ada dapat digunakan dalam merancang dan kemudian membuat produk. Berikut ini adalah penjelasan alat-alat yang digunakan untuk pengukuran dan pembuatan produk beserta bahan yang digunakan dalam pembuatan produk.

1.      Alat-alat yang digunakan untuk pengukuran antara lain:

a.       Kursi antropometri, sebagai alat pengukur dimensi tubuh manusia.

b.      Mistar, sebagai alat pengukur dimensi tubuh jari serta telapak tangan.

c.       Meteran, sebagai alat pengukur tinggi badan.

d.      Busur, sebagai alat pengukur putaran lengan, putaran telapak tangan, dan sudut telapak kaki.

e.       Lembar data pengamatan, sebagai media pencatatan data hasil pengukuran.

f.       Alat tulis, untuk mencatat data hasil pengukuran.

2.      Alat-alat yang digunakan untuk pembuatan produk antara lain:

a.       Meteran, sebagai alat untuk mengukur bahan yang akan digunakan untuk membuat produk.

b.      Alat tulis, untuk menandai hasil pengukuran bahan.

c.       Gergaji kayu, sebagai alat untuk memotong bahan triplek.

d.      Gergaji besi, sebagai alat untuk memotong bahan stainless steel.

e.       Amplas, digunakan untuk menghaluskan triplek.

f.       Palu, digunakan untuk memaku.

g.      Obeng, digunakan untuk memasang baut.

3.      Bahan yang digunakan untuk pembuatan produk antara lain:

a.       Triplek, sebagai bahan dasar untuk membuat papan tulis.

b.      Formika, sebagai bahan untuk melapisi triplek pada papan tulis.

c.       Stainless steel, sebagai bahan untuk membuat tiang penyangga dan bingkai dari papan tulis.

d.      Paku, digunakan untuk melekatkan formika pada triplek, dan lain sebagainya.

e.       Roda, sebagai bahan agar papan tulis dapat digeser atau dipindahkan dengan mudah.

f.       Baut, digunakan untuk memasang bingkai pada papan tulis, dan lain sebagainya.

Alat-alat yang digunakan untuk pengukuran telah disiapkan, selanjutnya dapat dilakukan pengukuran untuk antropometri statis dan antropometri dinamis. Berikut ini adalah data hasil pengukuran untuk antropometri statis dan antropometri dinamis.

Tabel 3.1 Pengukuran Dimensi Tubuh

Lembar Pengamatan Pengukuran Data Antropometri Statis
NAMA		:
UMUR		:
JENIS KELAMIN		:
SUKU BANGSA		:
No.	Data yang Diukur			Simbol		Hasil Pengukuran (cm)
						A	B	C	D	E
1	Berat badan			Bb		60	45	50	45	57
2	Tinggi duduk tegak			Tdt		91	80	88	79	89
3	Tinggi duduk normal			Tdn		88,5	78	83	76	86
4	Tinggi mata duduk			Tmd		80,5	69	76	67	77
5	Tinggi bahu duduk			Tbd		62	55	61	48	58
6	Lebar bahu			Lb		43	31	41	35	42
7	Siku ke bahu			Skb		33	28	45	28	33
8	Tinggi siku duduk			Tsd		27,8	27	20	20	25
9	Siku ke siku			Sks		39	36	30	30	38
10	Tinggi sandaran punggung			Tsp		52,5	44	51	43	50
11	Lebar sandaran duduk			Lsd		18	28	27	26	30
12	Tinggi pinggang			Tpg		25,6	20	24	22	27
13	Lebar pinggang			Lpg		28	24	25	22	24
14	Lebar pinggul			Lp		33,2	28	30	26	30
15	Tebal perut duduk			Tpd		21	15	26	18	16
16	Tebal paha			Tp		12	11	13	14	11
17	Tinggi lutut duduk			Tld		50	43	54	44	47
18	Tinggi popliteal			Tpo		43	40	48	42	47
19	Pantat popliteal			Pp		46	35	52	48	44
20	Pantat ke lutut			Pkl		58,5	45	57	58	52
21	Tinggi badan tegak			Tbt		173	150	173	156	167
22	Tinggi mata berdiri			Tmb		162,5	137	162	144	155
23	Tinggi bahu berdiri			Tbb		145	122	142	126	140
24	Tinggi siku berdiri			Tsb		109	92	112	100	110
25	Tinggi pinggang berdiri			Tpgb		104,1	109	107	98	100
26	Tinggi pinggul berdiri			Tplb		91,5	86	92	89	88
27	Tinggi lutut berdiri			Tlb		47,7	43	46	46	46
28	Panjang lengan bawah			Plb		27,5	23	29	24	27
29	Tebal dada berdiri			Tdb		21,5	21	16	19	20
30	Tebal perut berdiri			Tpb		20,7	22	16	16	20
31	Jangkauan tangan ke atas			Jtkt		214	184	204	196	205
32	Jangkauan tangan ke depan			Jktd		73	66	77	75	69
33	Rentangan tangan			Rt		173,5	150	178	160	170
34	Pangkal ke tangan			Pkt		10	10	10	11	10
35	Lebar jari 2, 3, 4, 5			Lj		7	7	7	7	8
36	Lebar tangan			Lt		10,5	9	9	10	10
37	Tebal tangan			Tt		3,8	2	4	3	3
38	Panjang jari 1			Pj 1		6	6	7	7	6
	Panjang jari 2			Pj 2		7,5	7	8	8	7
	Panjang jari 3			Pj 3		8,5	7,5	9	8	8
	Panjang jari 4			Pj 4		7,5	6,5	7	7	7
	Panjang jari 5			Pj 5		6	5,5	5	6	6
39	Panjang kaki			Pk		23	22	24	24	24
40	Lebar kaki			Lk		9	10	10	11	11
	Lembar Pengamatan Pengukuran Data Antropometri Dinamis
No.	Data Yang Diukur			Simbol		Hasil Pengukuran (°)
						A	B	C	D	E
1	Putaran lengan			Pl		20	24	6	55	40
2	Putaran telapak tangan			Ptt		19,5	25	55	75	40
3	Sudut telapak kaki			Stk		15	30	60	100	80

Tabel 3.1 Pengukuran Dimensi Tubuh (Lanjutan)

Lembar Pengamatan Pengukuran Data Antropometri Statis
NAMA		:
UMUR		:
JENIS KELAMIN		:
SUKU BANGSA		:
No.	Data yang Diukur			Simbol		Hasil Pengukuran (cm)
						F	G	H	I	J
1	Berat badan			Bb		38	80	46	54	60
2	Tinggi duduk tegak			Tdt		73	91,2	84	84	85,8
3	Tinggi duduk normal			Tdn		71	86	82,5	82,8	84,4
4	Tinggi mata duduk			Tmd		65	78	72	29,4	73,7
5	Tinggi bahu duduk			Tbd		49,5	61	56	22,5	59
6	Lebar bahu			Lb		34	46,3	33,5	28,4	39,5
7	Siku ke bahu			Skb		29	36	38	36	34
8	Tinggi siku duduk			Tsd		19	19,2	25	24	23
9	Siku ke siku			Sks		32	24,4	34,2	34,5	39,5
10	Tinggi sandaran punggung			Tsp		40	51,4	45,5	47,6	45
11	Lebar sandaran duduk			Lsd		25	37,9	13	14	31,5
12	Tinggi pinggang			Tpg		26	23,5	19	19	24,5
13	Lebar pinggang			Lpg		22	28,8	22	25,8	30,7
14	Lebar pinggul			Lp		29	32,3	26,7	34,3	33,8
15	Tebal perut duduk			Tpd		17	24,5	21,5	16,8	19
16	Tebal paha			Tp		13	12,5	11	13,8	14
17	Tinggi lutut duduk			Tld		43	52	45	20,3	47
18	Tinggi popiteal			Tpo		43	40,3	38,6	22,8	40,8
19	Pantat popiteal			Pp		43	52,5	44	48,6	48
20	Pantat ke lutut			Pkl		56	54	50	55	54
21	Tinggi badan tegak			Tbt		150	171,7	154,5	169	160,3
22	Tinggi mata berdiri			Tmb		141	258	147	155	155
23	Tinggi bahu berdiri			Tbb		128	137	129	139	134,2
24	Tinggi siku berdiri			Tsb		98	106	102,5	106	107,3
25	Tinggi pinggang berdiri			Tpgb		97	97,5	95,5	102,1	98
26	Tinggi pinggul berdiri			Tplb		91	99	87,5	96	94
27	Tinggi lutut berdiri			Tlb		42	50	41	42	44
28	Panjang lengan bawah			Plb		29	23	21	23,8	23
29	Tebal dada berdiri			Tdb		19	20	25	15	25
30	Tebal perut berdiri			Tpb		14	21	20	19	22
31	Jangkauan tangan ke atas			Jtkt		190	207	188	208	194
32	Jangkauan tangan ke depan			Jktd		69	75	68	73,6	66
33	Rentangan tangan			Rt		153	168	149	168	156
34	Pangkal ke tangan			Pkt		9	11	10	9,5	10
35	Lebar jari 2, 3, 4, 5			Lj		5	8	7	6,9	7
36	Lebar tangan			Lt		8	11	7	8	9
37	Tebal tangan			Tt		5,5	3	2	2,5	3
38	Panjang jari 1			Pj 1		5	7	6	6	5
	Panjang jari 2			Pj 2		8	8	7	7,3	7
	Panjang jari 3			Pj 3		8	9	8	8	8
	Panjang jari 4			Pj 4		7,5	7	7	7,5	7
	Panjang jari 5			Pj 5		5	6	5	6,2	6
39	Panjang kaki			Pk		21	26	21	26,3	22
40	Lebar kaki			Lk		7,5	11	8	9	8
	Lembar Pengamatan Pengukuran Data Antropometri Dinamis
No.	Data Yang Diukur			Simbol		Hasil Pengukuran (°)
						F	G	H	I	J
1	Putaran lengan			Pl		21	40	90	95	80
2	Putaran telapak tangan			Ptt		24	50	95	95	55
3	Sudut telapak kaki			Stk		15	40	50	40	40

Tabel 3.1 Pengukuran Dimensi Tubuh (Lanjutan)

Lembar Pengamatan Pengukuran Data Antropometri Statis
NAMA		:
UMUR		:
JENIS KELAMIN		:
SUKU BANGSA		:
No.	Data yang Diukur			Simbol		Hasil Pengukuran (cm)
						K	L	M	N	O
1	Berat badan			Bb		76	68	70	70	69
2	Tinggi duduk tegak			Tdt		90	78	89	86	89
3	Tinggi duduk normal			Tdn		88	73	87	84	87
4	Tinggi mata duduk			Tmd		76	63	80	73	77
5	Tinggi bahu duduk			Tbd		65	51	55	56	56
6	Lebar bahu			Lb		36	44	45	52	43
7	Siku ke bahu			Skb		38	33	33	35	37
8	Tinggi siku duduk			Tsd		28	22	22	21	19
9	Siku ke siku			Sks		46	48	37	34	40
10	Tinggi sandaran punggung			Tsp		51	46	46	46	45
11	Lebar sandaran duduk			Lsd		32	30	29	29	30
12	Tinggi pinggang			Tpg		25	24	18	22	20
13	Lebar pinggang			Lpg		33	30	30	31	21
14	Lebar pinggul			Lp		38	43	40	35	35
15	Tebal perut duduk			Tpd		23	24	20	25	20
16	Tebal paha			Tp		16	13	15	19	14
17	Tinggi lutut duduk			Tld		44	49	50	55	54
18	Tinggi popiteal			Tpo		41	44	42	43	43
19	Pantat popiteal			Pp		49	41	50	54	53
20	Pantat ke lutut			Pkl		62	47	56	75	67
21	Tinggi badan tegak			Tbt		170	159	172	170	181
22	Tinggi mata berdiri			Tmb		162	146	155	159	171
23	Tinggi bahu berdiri			Tbb		143	131	135	139	152
24	Tinggi siku berdiri			Tsb		110	102	110	112	110
25	Tinggi pinggang berdiri			Tpgb		101	99	97	105	116
26	Tinggi pinggul berdiri			Tplb		87	85	91	96	107
27	Tinggi lutut berdiri			Tlb		50	44	50	49	53
28	Panjang lengan bawah			Plb		27	26	42	47	28
29	Tebal dada berdiri			Tdb		22	27	20	22	19
30	Tebal perut berdiri			Tpb		23	24	22	14	17
31	Jangkauan tangan ke atas			Jtkt		200	195	193	212	230
32	Jangkauan tangan ke depan			Jktd		78	76	74	89	83
33	Rentangan tangan			Rt		178	168	164	176	185
34	Pangkal ke tangan			Pkt		9	10	10	10	12
35	Lebar jari 2, 3, 4, 5			Lj		8	7	8	8	8
36	Lebar tangan			Lt		9	9	12	11	10
37	Tebal tangan			Tt		3	3	6	4	4
38	Panjang jari 1			Pj 1		8	6	8	7	6
	Panjang jari 2			Pj 2		9	7	8	8	9
	Panjang jari 3			Pj 3		10	8	8	8	10
	Panjang jari 4			Pj 4		8	7	7	8	9
	Panjang jari 5			Pj 5		7	5	6	6	7
39	Panjang kaki			Pk		26	23	22	26	27
40	Lebar kaki			Lk		11	9	12	10	11
	Lembar Pengamatan Pengukuran Data Antropometri Dinamis
No.	Data Yang Diukur			Simbol		Hasil Pengukuran (°)
						K	L	M	N	O
1	Putaran lengan			Pl		60	90	30	30	90
2	Putaran telapak tangan			Ptt		70	60	50	30	40
3	Sudut telapak kaki			Stk		50	70	30	40	30

Tabel 3.1 Pengukuran Dimensi Tubuh (Lanjutan)

Lembar Pengamatan Pengukuran Data Antropometri Statis
NAMA		:
UMUR		:
JENIS KELAMIN		:
SUKU BANGSA		:
No.	Data yang Diukur			Simbol		Hasil Pengukuran (cm)
						P	Q	R	S	T
1	Berat badan			Bb		51	95	45	90	50
2	Tinggi duduk tegak			Tdt		87	93	79	83	81
3	Tinggi duduk normal			Tdn		85	86	77	78	80
4	Tinggi mata duduk			Tmd		76	74	69	67	70
5	Tinggi bahu duduk			Tbd		59	58	37	52	51
6	Lebar bahu			Lb		46	51	36	50	35
7	Siku ke bahu			Skb		39	34	31	38	25
8	Tinggi siku duduk			Tsd		25	34	24	20	18
9	Siku ke siku			Sks		32	52	28	52	32
10	Tinggi sandaran punggung			Tsp		46	58	50	47	45
11	Lebar sandaran duduk			Lsd		17	47	25	35	20
12	Tinggi pinggang			Tpg		28	18	28	19,5	23
13	Lebar pinggang			Lpg		25	46	25	36	24
14	Lebar pinggul			Lp		26	39	25	38	32
15	Tebal perut duduk			Tpd		17	33	18	28	25
16	Tebal paha			Tp		14	20	15	16	13
17	Tinggi lutut duduk			Tld		49	51	46	53	52
18	Tinggi popiteal			Tpo		42	44	40	46	45
19	Pantat popiteal			Pp		40	45	45	46	46
20	Pantat ke lutut			Pkl		47	57	51	62	54
21	Tinggi badan tegak			Tbt		160	172	156	170	156
22	Tinggi mata berdiri			Tmb		145	158	145	158	147
23	Tinggi bahu berdiri			Tbb		132	140	129	132	133
24	Tinggi siku berdiri			Tsb		114	113	100	106	100
25	Tinggi pinggang berdiri			Tpgb		100	105	99	101	97
26	Tinggi pinggul berdiri			Tplb		90	93	93	89	84
27	Tinggi lutut berdiri			Tlb		45	52	45	49	43
28	Panjang lengan bawah			Plb		36	24	23	29	26
29	Tebal dada berdiri			Tdb		21	27	26	25	23
30	Tebal perut berdiri			Tpb		15	20	22	29	15
31	Jangkauan tangan ke atas			Jtkt		196	212	190	212	191
32	Jangkauan tangan ke depan			Jktd		76	78	78	78	73
33	Rentangan tangan			Rt		166	177	145	176	153
34	Pangkal ke tangan			Pkt		10	19	9	12	10
35	Lebar jari 2, 3, 4, 5			Lj		8	8	6	7,5	8
36	Lebar tangan			Lt		10	12	9	11	9
37	Tebal tangan			Tt		3	4	3	5	4
38	Panjang jari 1			Pj 1		6	6	5	7	6,5
	Panjang jari 2			Pj 2		8	8	7	7	7,5
	Panjang jari 3			Pj 3		8	9	8	8	8,5
	Panjang jari 4			Pj 4		8	8	7	7	7
	Panjang jari 5			Pj 5		7	6	6	6	5
39	Panjang kaki			Pk		24	24	20	23	23
40	Lebar kaki			Lk		8	8	7	10	9
	Lembar Pengamatan Pengukuran Data Antropometri Dinamis
No.	Data Yang Diukur			Simbol		Hasil Pengukuran (°)
						P	Q	R	S	T
1	Putaran lengan			Pl		80	30	35	60	50
2	Putaran telapak tangan			Ptt		.35	40	50	75	50
3	Sudut telapak kaki			Stk		70	60	50	80	60

Tabel 3.1 Pengukuran Dimensi Tubuh (Lanjutan)

Lembar Pengamatan Pengukuran Data Antropometri Statis
NAMA		:
UMUR		:
JENIS KELAMIN		:
SUKU BANGSA		:
No.	Data yang Diukur			Simbol		Hasil Pengukuran (cm)
						U	V	W	X	Y
1	Berat badan			Bb		54	50	56	75	70
2	Tinggi duduk tegak			Tdt		90	87	86	82	86
3	Tinggi duduk normal			Tdn		84	82	80	79	83
4	Tinggi mata duduk			Tmd		82	74	77	71	62
5	Tinggi bahu duduk			Tbd		63	82	57	55	56
6	Lebar bahu			Lb		45	38	44	39	43
7	Siku ke bahu			Skb		33	30	38	34	37
8	Tinggi siku duduk			Tsd		29	25	27	21	19
9	Siku ke siku			Sks		43	30	44	44	39
10	Tinggi sandaran punggung			Tsp		61	46	45	45	45
11	Lebar sandaran duduk			Lsd		31	28	36	29	30
12	Tinggi pinggang			Tpg		25	26	22	23	19
13	Lebar pinggang			Lpg		29	22	31	24	30
14	Lebar pinggul			Lp		36	26	29	44	32
15	Tebal perut duduk			Tpd		9	17	19	25	24
16	Tebal paha			Tp		10,5	12	12	15	13
17	Tinggi lutut duduk			Tld		53	47	50	52	51
18	Tinggi popiteal			Tpo		44	38	47	43	43
19	Pantat popiteal			Pp		51	45	51	56	50
20	Pantat ke lutut			Pkl		50	52	56	75	62
21	Tinggi badan tegak			Tbt		170	160	169	160	164
22	Tinggi mata berdiri			Tmb		158	145	160	153	151
23	Tinggi bahu berdiri			Tbb		141	134	142	135	136
24	Tinggi siku berdiri			Tsb		109	102	109	105	120
25	Tinggi pinggang berdiri			Tpgb		100	100	105	100	102
26	Tinggi pinggul berdiri			Tplb		95	94	93	89	90
27	Tinggi lutut berdiri			Tlb		46	46	51	50	50
28	Panjang lengan bawah			Plb		25	25	29	44	28
29	Tebal dada berdiri			Tdb		17	21	16	25	15
30	Tebal perut berdiri			Tpb		18	16	17,5	23	20
31	Jangkauan tangan ke atas			Jtkt		210	189	220	205	202
32	Jangkauan tangan ke depan			Jktd		73	70	80	75	68
33	Rentangan tangan			Rt		168	155	177	166	163
34	Pangkal ke tangan			Pkt		9	9	11	9	17
35	Lebar jari 2, 3, 4, 5			Lj		6,5	6	7	7	7
36	Lebar tangan			Lt		10	8	10	9	10
37	Tebal tangan			Tt		2,5	2	2	4	4
38	Panjang jari 1			Pj 1		6	5	6	7	5
	Panjang jari 2			Pj 2		7	6	8	8	7
	Panjang jari 3			Pj 3		8	7	9	8	8
	Panjang jari 4			Pj 4		7	6	8	7	7
	Panjang jari 5			Pj 5		6	5	7	6	6
39	Panjang kaki			Pk		25	23	25	24	23
40	Lebar kaki			Lk		11,5	9	10	12	11
	Lembar Pengamatan Pengukuran Data Antropometri Dinamis
No.	Data Yang Diukur			Simbol		Hasil Pengukuran (°)
						U	V	W	X	Y
1	Putaran lengan			Pl		40	60	45	30	30
2	Putaran telapak tangan			Ptt		50	50	40	30	50
3	Sudut telapak kaki			Stk		40	40	40	20	30

Tabel 3.1 Pengukuran Dimensi Tubuh (Lanjutan)

Lembar Pengamatan Pengukuran Data Antropometri Statis
NAMA		:
UMUR		:
JENIS KELAMIN		:
SUKU BANGSA		:
No.	Data yang Diukur			Simbol		Hasil Pengukuran (cm)
						AB	BC	CD	DE	EF
1	Berat badan			Bb		49	46	55	61	48
2	Tinggi duduk tegak			Tdt		84	79	86	89	83
3	Tinggi duduk normal			Tdn		80	75	81	82	81
4	Tinggi mata duduk			Tmd		76	67	75	76	76
5	Tinggi bahu duduk			Tbd		57	55	54	53	55
6	Lebar bahu			Lb		40	35	36	40	36
7	Siku ke bahu			Skb		32	26	30	37	35
8	Tinggi siku duduk			Tsd		38	27	24	16	20
9	Siku ke siku			Sks		52	27	32	35	28
10	Tinggi sandaran punggung			Tsp		17	49	49	47	49
11	Lebar sandaran duduk			Lsd		26	25	26	30	40
12	Tinggi pinggang			Tpg		28	22	21	25	24
13	Lebar pinggang			Lpg		27	25	27	26	25
14	Lebar pinggul			Lp		34	29	31	29	31
15	Tebal perut duduk			Tpd		18	13	22	21	14
16	Tebal paha			Tp		10	14	12	15	12
17	Tinggi lutut duduk			Tld		47	15	49	50	47
18	Tinggi popiteal			Tpo		43	41	43	43	42
19	Pantat popiteal			Pp		45	46	44	55	45
20	Pantat ke lutut			Pkl		51	50	54	54	56
21	Tinggi badan tegak			Tbt		160	150	157	165	160
22	Tinggi mata berdiri			Tmb		157	140	148	150	150
23	Tinggi bahu berdiri			Tbb		136	124	132	132	134
24	Tinggi siku berdiri			Tsb		110	100	100	107	107
25	Tinggi pinggang berdiri			Tpgb		100	92	102	92	100
26	Tinggi pinggul berdiri			Tplb		94	80	96	90	92
27	Tinggi lutut berdiri			Tlb		47	40	50	46	47
28	Panjang lengan bawah			Plb		23	22	24	26	28
29	Tebal dada berdiri			Tdb		22	22	24	18	27
30	Tebal perut berdiri			Tpb		8	16	18	20	16
31	Jangkauan tangan ke atas			Jtkt		199	186	198	200	200
32	Jangkauan tangan ke depan			Jktd		45	65	69	79	72
33	Rentangan tangan			Rt		150	147	155	167	159
34	Pangkal ke tangan			Pkt		9	8	9	10	10
35	Lebar jari 2, 3, 4, 5			Lj		8	6	7	8	7
36	Lebar tangan			Lt		10	9	9	12	9
37	Tebal tangan			Tt		3	2	3	5	3
38	Panjang jari 1			Pj 1		6	6	6	8	6
	Panjang jari 2			Pj 2		7	7	7	10	9
	Panjang jari 3			Pj 3		8	8	8	11	8
	Panjang jari 4			Pj 4		7	7	7	10	7
	Panjang jari 5			Pj 5		6	6	6	7	6
39	Panjang kaki			Pk		24	22	23	24	25
40	Lebar kaki			Lk		10	9	4	12	3
	Lembar Pengamatan Pengukuran Data Antropometri Dinamis
No.	Data Yang Diukur			Simbol		Hasil Pengukuran (°)
						AB	BC	CD	DE	EF
1	Putaran lengan			Pl		45	40	80	60	90
2	Putaran telapak tangan			Ptt		65	70	80	90	80
3	Sudut telapak kaki			Stk		50	50	90	100	80